BUPATI CIANJUR JANGAN LARI TERUS. “LINDUNGI RAKYATMU, BUKAN LINDUNGI KAPITALIS”?
Sikap Diam dan Absennya Wahyu Ferdian di Tengah Polemik Geothermal Picu Kemarahan Publik
CIANJURNEWS.ID – Gelombang kekecewaan terhadap Mohammad Wahyu Ferdian semakin meluas. Di tengah memanasnya penolakan masyarakat terhadap proyek geothermal di kawasan Gunung Gede-Pangrango, sosok kepala daerah yang semestinya hadir mendengar jeritan rakyat justru dinilai menghilang dari ruang publik.
Bagi sebagian warga dan aktivis, absennya Bupati dalam berbagai audiensi dan aksi penolakan bukan lagi sekadar persoalan jadwal pemerintahan. Sikap itu mulai dipersepsikan sebagai bentuk menghindari tekanan publik atas janji politik yang dulu lantang disampaikan saat masa kampanye.
Ketua DPD LSM PRABHU Indonesia Jaya, Riki Supiandi, menyampaikan kritik keras terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak.
“Dulu saat Pilkada berbicara soal keberpihakan kepada rakyat dan lingkungan. Tapi hari ini ketika masyarakat datang meminta penjelasan, yang muncul justru kesan menghindar,” ujar Riki, Selasa (13/5/2026).
Menurutnya, warga sudah berkali-kali datang ke Pendopo maupun DPRD untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek PLTP yang dikhawatirkan berdampak pada lingkungan hidup, kawasan resapan air, hingga potensi kerawanan bencana di wilayah selatan Gunung Gede-Pangrango.
Namun hingga kini, masyarakat mengaku belum mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati mengenai posisi resmi pemerintah daerah terhadap proyek tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah publik: apakah suara warga Cianjur masih menjadi prioritas, atau justru mulai kalah oleh kepentingan investasi dan proyek kaum kapitalis ?
Kritik juga mengarah pada lemahnya komunikasi pemerintah daerah. Pernyataan dari unsur Kesbangpol yang menyebut Bupati tidak mengetahui detail persoalan geothermal justru memantik tanda tanya baru. Sebab faktanya, polemik ini bukan isu baru. Penolakan telah berlangsung berbulan-bulan dan berulang kali disuarakan melalui aksi massa, audiensi, hingga forum resmi DPRD.
“Kalau kepala daerah sampai dianggap tidak mengetahui persoalan sebesar ini, maka ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi birokrasi,” kata salah seorang aktivis lingkungan.
Di mata sebagian masyarakat, ketidakhadiran kepala daerah pada momentum krusial justru memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah tidak cukup memiliki keberanian politik untuk berdiri di depan publik dan menjelaskan sikap secara terbuka.
Padahal, isu geothermal bukan sekadar proyek pembangunan biasa. Ini menyangkut rasa aman warga, keberlanjutan lingkungan, sumber mata air, dan masa depan kawasan pegunungan yang selama ini menjadi penyangga ekologis Kabupaten Cianjur.
Dalam kontek kebijakan publik, seorang kepala daerah semestinya tampil sebagai penengah di tengah konflik kepentingan antara investasi dan aspirasi masyarakat. Ketika pemimpin memilih diam, ruang publik akan dipenuhi spekulasi, kecurigaan, dan krisis kepercayaan.
Kini sorotan publik semakin tajam tertuju kepada Mohammad Wahyu Ferdian. Warga menunggu satu hal sederhana namun penting: keberanian untuk hadir, mendengar, dan menjelaskan secara terbuka kepada rakyat yang dulu memberinya mandat politik. ***(AR)
