DEMOKRASI CIANJUR MULAI “RETAK”, KEPEMIMPINAN BUPATI WAHYU DIRAGUKAN ?

Mahasiswa & Pemuda Bongkar Dugaan Bobroknya Tata Kelola Pendidikan hingga Bayang-Bayang Kekuasaan Informal di Era Bupati Wahyu

CIANJURNEWS.ID — Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur akhirnya meledak di ruang publik. Bukan datang dari oposisi politik, melainkan dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang mulai kehilangan kesabaran terhadap kondisi demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wahyu.

Forum diskusi bertajuk “Memperkuat Demokrasi Lokal Menyongsong Cianjur Istimewa dan Berkeadilan” yang digelar di Gadog, Pacet, Sabtu (16/5/2026), berubah menjadi ruang perlawanan intelektual terhadap berbagai persoalan yang dinilai terus dibiarkan mengendap tanpa penyelesaian serius.

Alih-alih berbicara optimisme pembangunan, forum justru dipenuhi kritik keras mengenai dugaan KKN di sektor pendidikan, pungutan terhadap pelajar, lemahnya evaluasi birokrasi, hingga isu adanya pengaruh kekuasaan informal dalam kebijakan daerah.

Situasi itu memperlihatkan satu hal penting: kepercayaan sebagian generasi muda terhadap arah pemerintahan daerah  Bupati Cianjur mulai mengalami erosi.

Konsorsium APMC Cianjur, Isma Maulana Ihsan, menjadi salah satu suara paling keras dalam forum tersebut. Ia secara terbuka menyebut sektor pendidikan di Cianjur sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, dugaan praktik cashback pengadaan buku melalui dana BOS menjadi simbol rusaknya integritas pengelolaan pendidikan.

“Kalau kami menilai pendidikan di Cianjur itu A minus. A untuk keburukan, minus untuk kebaikan,” tegas Isma di hadapan peserta diskusi.

Pernyataan itu bukan sekadar sindiran. Bagi kalangan mahasiswa, praktik-praktik semacam itu dianggap sebagai alarm serius bahwa pendidikan mulai kehilangan orientasi moralnya.

Lebih jauh, Isma juga menyoroti munculnya pungutan dalam kegiatan pelajar seperti FLS3N yang menurutnya memunculkan tanda tanya besar.

 “Dulu ikut lomba tidak ada pungutan. Sekarang di Cianjur ada pungutan. Ini menjadi pertanyaan besar,” katanya.

Kritik tersebut langsung menyentuh persoalan sensitif: apakah dunia pendidikan di Cianjur mulai bergeser dari ruang pembinaan menjadi ruang administrasi yang sarat beban biaya? Tidak berhenti di situ, mahasiswa juga menyoroti lemahnya keberanian pemerintah daerah dalam mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten.

Dalam forum itu, muncul kesan bahwa birokrasi di lingkungan pendidikan dianggap terlalu nyaman, minim evaluasi, dan seolah sulit disentuh.

“Kalau memang ada pejabat yang tidak kompeten, bupati harus berani melakukan evaluasi. Tidak boleh ada pejabat yang kebal terhadap hukum,” tegas Isma.

Kalimat itu menjadi tamparan terbuka bagi pemerintahan daerah. Sebab kritik tersebut secara tidak langsung mempertanyakan ketegasan kepemimpinan dalam melakukan pembenahan internal.

Sorotan lebih panas datang dari Ryan Zainur Anwar. Ia mengangkat isu yang selama ini ramai dibicarakan di media sosial namun jarang disampaikan secara terbuka dalam forum publik: dugaan adanya pengaruh kekuasaan informal terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.

Meski tidak menyebut pihak tertentu, Ryan menilai isu tersebut berbahaya bagi demokrasi jika terus dibiarkan menjadi bisik-bisik publik tanpa klarifikasi.

 “Demokrasi harus berjalan sesuai aturan dan kewenangan yang jelas. Tidak boleh ada kekuasaan informal yang menentukan kebijakan publik,” ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan keresahan serius kalangan muda terhadap kemungkinan munculnya praktik kekuasaan di luar mekanisme resmi pemerintahan.

Jika persepsi publik seperti itu terus berkembang, maka yang terancam bukan hanya citra pemerintah daerah, tetapi juga legitimasi demokrasi lokal itu sendiri.

Yang paling memprihatinkan justru datang dari suara pelajar. Muhammad Dafi Arfan mengungkap kenyataan pahit tentang menurunnya motivasi belajar siswa.

 “Banyak teman saya yang ke sekolah hanya sekadar datang. Bahkan ada yang tidak tahu tujuan sekolah untuk apa,” ujarnya.

Pernyataan sederhana itu justru terasa paling menampar. Sebab ketika pelajar mulai kehilangan makna pendidikan, maka sesungguhnya daerah sedang menghadapi krisis yang jauh lebih dalam dibanding sekadar persoalan angka dan program seremonial.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Cianjur dari Baperida, Ade Ahmad Jaelani, menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa dan pemuda.

Namun di tengah derasnya kritik, jawaban normatif semacam itu dinilai belum cukup menjawab substansi persoalan yang dibongkar dalam forum. Publik kini menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan diplomatis.

Diskusi di Pacet itu akhirnya menjadi potret penting bahwa generasi muda Cianjur mulai kehilangan toleransi terhadap pola pemerintahan yang dianggap minim transparansi dan lemah dalam pembenahan internal.

Mahasiswa dan pemuda tidak lagi sekadar menjadi penonton pembangunan. Mereka mulai mengambil posisi sebagai pengawas sosial yang mempertanyakan arah kekuasaan.

Dan ketika kritik terhadap pendidikan, birokrasi, hingga demokrasi lokal mulai disuarakan secara terbuka oleh kaum intelektual muda, maka sesungguhnya alarm bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah berbunyi sangat keras. ***