UANG UNTUK BIROKRASI ADA, UANG UNTUK BEROBAT RAKYAT KECIL MENGHILANG; DIMANA BUPATI CIANJUR?
Perjalanan Dinas Bertambah, Rapat Bertambah, Lembur Bertambah—Lalu Mengapa Kesehatan Warga Cianjur Seolah Tak Bisa Diusahakan?
CIANJURNEWS.ID || Cianjur — Di tengah keresahan masyarakat terhadap keberlanjutan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), muncul pertanyaan tajam mengenai arah keberpihakan kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Sejumlah pos belanja Pemkab Cianjur disebut mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang menjadi sorotan publik, anggaran perjalanan dinas naik dari sekitar Rp43 miliar menjadi Rp48 miliar.
Belanja makan dan minum rapat juga disebut naik dari Rp14 miliar menjadi Rp15 miliar. Sementara belanja lembur meningkat dari sekitar Rp11 miliar menjadi Rp12 miliar.
Tidak berhenti di situ. Anggaran kursus dan pelatihan disebut naik dari Rp8 miliar menjadi Rp8,5 miliar, sedangkan hibah kepada pemerintah pusat meningkat dari sekitar Rp7,3 miliar menjadi Rp7,9 miliar.
Di tengah kenaikan sejumlah pos tersebut, pertanyaan besar pun muncul:
“Kalau anggaran perjalanan dinas, rapat, lembur, pelatihan dan hibah masih bisa bertambah, mengapa anggaran kesehatan untuk rakyat justru menjadi persoalan?”
Pertanyaan tersebut disampaikan Agung Herdi ST, MM, yang akrab disapa Kang Aher, dari Forum Warga Cianjur.
Menurut Kang Aher, persoalan ini bukan semata-mata soal besar kecilnya angka anggaran, melainkan mengenai keberpihakan dan urutan prioritas pemerintah dalam menggunakan uang rakyat.
“Kami mempertanyakan prioritasnya. Ketika masyarakat membutuhkan kepastian untuk berobat, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang nyata. Kalau ada pos anggaran lain yang masih bisa mengalami kenaikan, tentu publik berhak bertanya: mengapa untuk kesehatan rakyat justru terasa sulit?”
Kang Aher menegaskan, kritik tersebut bukan berarti seluruh perjalanan dinas, rapat, lembur ataupun pelatihan harus dihapus.
Namun, ketika kemampuan fiskal daerah terbatas, pemerintah menurutnya harus berani melakukan refocusing dan efisiensi terhadap belanja yang kurang mendesak, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami tidak sedang mengatakan semua belanja pemerintahan itu tidak penting. Tetapi sakit tidak bisa menunggu. Bagi rakyat kecil, kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan adalah kebutuhan yang sangat mendasar,” ujarnya.
Forum Warga Cianjur juga meminta Bupati Cianjur Wahyu menjelaskan secara terbuka bagaimana pemerintah menetapkan skala prioritas APBD.
Apakah kesehatan rakyat benar-benar menjadi prioritas?
Jika jawabannya iya, maka menurut Kang Aher, keberpihakan tersebut seharusnya dapat terlihat secara nyata dalam kebijakan anggaran.
“Jangan sampai rakyat diminta memahami bahwa anggaran terbatas, tetapi pada saat yang sama masyarakat melihat sejumlah belanja pemerintahan masih bisa ditambah. Ini yang harus dijelaskan secara transparan kepada publik,” katanya.
Bagi Forum Warga Cianjur, persoalan UHC bukan sekadar persoalan administrasi BPJS atau angka dalam APBD.
Ini menyangkut hak masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan dan bagaimana pemerintah daerah menempatkan kesehatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Karena itu, Forum Warga Cianjur mendorong DPRD dan Pemkab Cianjur membuka data secara transparan: berapa kebutuhan UHC, berapa kemampuan fiskal daerah, pos apa saja yang masih dapat diefisienkan, serta apa dasar perubahan masing-masing belanja tersebut.
UJUNGNYA HANYA SATU PERTANYAAN:
“Mana yang lebih utama—menambah anggaran perjalanan, rapat dan kegiatan birokrasi, atau memastikan rakyat Cianjur tidak takut berobat ketika sakit?”
Pertanyaan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati Cianjur dan jajaran Pemkab untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Sebab ukuran keberpihakan pemerintah bukan hanya terlihat dari pidato dan program, tetapi juga dari ke mana uang rakyat dialokasikan.
Rakyat Cianjur menunggu jawabannya.***
(CianjurNews.ID/ARA)
