SE UHC Dicabut, BPJS Tetap Nonaktif! Forum Warga Cianjur Tuntut Keseriusan Bupati Wahyu
CianjutNews.ID ||Cianjur — “Oh tidak!” Jawaban tegas Asisten Sekda Cianjur, Arief Purnawan, saat ditanya awak media “apakah pencabutan Surat Edaran Bupati Nomor 400.7/2/2026 otomatis mengaktifkan kembali BPJS warga yang telah nonaktif”, justru membuka babak baru polemik UHC Cianjur.
Artinya, surat dicabut, tetapi kepesertaan BPJS belum otomatis kembali aktif.
Pencabutan SE tersebut dilakukan setelah ratusan massa 234 Solidarity Community (234 SC) dan SPSI menggelar aksi di Gedung DPRD Cianjur, Kamis (10/9/2026).
Pemkab menyatakan UHC tetap berjalan. Namun, keterbatasan anggaran dan proses verifikasi data membuat kepesertaan harus disesuaikan.
Kondisi inilah yang kini dipertanyakan Forum Warga Cianjur.
Agung Herdi, ST., MM., saat dihubungi melalui telepon, menilai pencabutan SE patut diapresiasi, tetapi belum cukup menjadi bukti bahwa persoalan UHC telah selesai.
“Jangan sampai hanya suratnya yang dicabut, tetapi masyarakat tetap tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Kalau begitu, apa sebenarnya yang berubah?”
Menurut Agung, pemerintah bersama DPRD harus berani menetapkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas anggaran.
“Kalau anggaran terbatas, harus ada skala prioritas. Kesehatan masyarakat jangan sampai kalah oleh proyek-proyek yang urgensinya masih bisa diperdebatkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan UHC tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab antara Pemkab dan DPRD.
“Jangan sampai nanti ketika anggaran tidak tersedia, bola dilempar ke DPRD. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar perubahan surat,” ujarnya.
Bagi Forum Warga Cianjur, persoalan UHC kini bukan lagi sekadar “dicabut atau tidak dicabut”, melainkan sederhana: Apakah warga yang kehilangan kepesertaan akan benar-benar kembali mendapatkan perlindungan kesehatan?
Agung menegaskan, jika UHC benar-benar dipulihkan dan warga miskin kembali terlindungi, pemerintah tentu layak mendapat apresiasi.
Namun jika pencabutan SE hanya mengubah administrasi sementara persoalan kepesertaan dan anggaran tetap sama, menurutnya, publik wajar mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjadikan kesehatan sebagai prioritas.
Kini bola ada di tangan Pemkab dan DPRD Cianjur.
Surat sudah dicabut.
Lantas, kapan BPJS rakyat kembali aktif?*
(CianjurNews.ID/ARA)
