RSUD Cianjur Diguyur Anggaran Ratusan Miliar, Mengapa Keluhan Pelayanan Masih Bermunculan?

CianjurNews || Cianjur – Besarnya aliran anggaran negara ke RSUD Cianjur kembali menjadi sorotan publik. Dalam kurun enam tahun terakhir, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut diperkirakan menerima dukungan dana hingga lebih dari Rp1,5 triliun dari kombinasi APBD Kabupaten Cianjur, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan APBN sektor kesehatan.

Namun di tengah gelontoran anggaran yang terus meningkat hampir setiap tahun, persepsi sebagian masyarakat terhadap kualitas pelayanan dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Keluhan mengenai antrean panjang, lambannya penanganan administrasi, komunikasi tenaga kesehatan yang dinilai kurang maksimal, hingga persoalan kenyamanan pelayanan masih kerap menjadi pembicaraan masyarakat, baik secara langsung maupun di ruang publik digital.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik: sebesar apa sebenarnya anggaran yang masuk ke RSUD Cianjur, dan sejauh mana dampaknya terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat?

Estimasi Dukungan Anggaran RSUD Cianjur 2019–2024

Berdasarkan penelusuran terhadap pola pendanaan sektor kesehatan daerah, dokumen kebijakan APBD, bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, serta skema dukungan APBN kesehatan, berikut estimasi indikatif dukungan anggaran untuk RSUD Cianjur:

Tahun  APBD Cianjur      Bantuan Prov Jabar       APBN                     Total Estimasi

2019    ± Rp150 miliar     ± Rp20–30 miliar          ± Rp30 miliar       ± Rp200 M

2020    ± Rp170 miliar     ± Rp25 miliar                  ± Rp35 miliar       ± Rp230 M

2021    ± Rp180 miliar     ± Rp30 miliar                  ± Rp50 miliar       ± Rp260 M

2022    ± Rp190 miliar     ± Rp35 miliar                  ± Rp40 miliar       ± Rp265  M

2023    ± Rp200 miliar    ± Rp30 miliar                  ± Rp45 miliar       ± Rp275  M

2024    ± Rp210 miliar     ± Rp35 miliar                  ± Rp40 miliar       ± Rp285  M

Jika diakumulasi, total estimasi dukungan anggaran selama enam tahun terakhir mencapai lebih dari Rp1,5 triliun.

Anggaran tersebut semestinya mampu memperkuat: kualitas pelayanan medis, profesionalisme SDM kesehatan, kecepatan pelayanan pasien, sistem administrasi rumah sakit hingga kenyamanan fasilitas pelayanan publik.

Namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan pelayanan masih terus menjadi keluhan berulang masyarakat.

Gedung dan Alat Bisa Dibeli, Tetapi Empati Pelayanan Tidak Bisa Dibangun Instan

Sorotan terbesar publik bukan semata pada bangunan fisik rumah sakit atau alat kesehatan, melainkan pada kualitas pelayanan manusia di dalamnya.

Beberapa persoalan yang kerap disampaikan masyarakat antara lain: komunikasi tenaga kesehatan yang dianggap kurang ramah, antrean pelayanan yang panjang, ketidakjelasan informasi kepada keluarga pasien hingga lemahnya respons terhadap keluhan masyarakat.

Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi tersebut menunjukkan persoalan yang lebih mendasar: kualitas manajemen sumber daya manusia dan budaya pelayanan.

“Rumah sakit bukan hanya soal bangunan besar dan alat canggih. Ukuran keberhasilannya adalah apakah pasien merasa dilayani secara cepat, manusiawi, dan bermartabat,” ujar A Alfatih-seorang pemerhati kebijakan publik di Cianjur.

Status BLUD Dinilai Harus Diimbangi Transparansi

Sebagai institusi berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Cianjur memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional.

Namun sejumlah kalangan menilai fleksibilitas tersebut harus dibarengi transparansi yang kuat kepada publik, terutama terkait: arah penggunaan anggaran, belanja peningkatan SDM, indikator mutu pelayanan serta evaluasi kepuasan pasien.

Publik dinilai wajar mempertanyakan efektivitas anggaran ketika keluhan pelayanan masih terus bermunculan dari tahun ke tahun.

DPRD dan Pemkab Diminta Tidak Hanya Fokus Seremonial

Sejumlah aktivis pelayanan publik juga mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur dan DPRD agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan laporan administratif semata, tetapi lebih serius melakukan pengawasan kualitas pelayanan riil di lapangan.

Evaluasi terhadap budaya kerja, disiplin pelayanan, distribusi tenaga medis, hingga kualitas komunikasi pelayanan dinilai harus menjadi agenda utama reformasi rumah sakit daerah.

Tanpa evaluasi mendalam, anggaran besar dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas belanja tahunan tanpa perubahan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak pelayanan kesehatan, rumah sakit pemerintah dituntut tidak hanya besar dalam anggaran, tetapi juga kuat dalam kualitas pelayanan.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan rumah sakit daerah bukan hanya serapan anggaran atau pembangunan gedung, melainkan sejauh mana masyarakat merasa dilayani dengan cepat, profesional, manusiawi, dan penuh empati.

Catatan Redaksi:

Data anggaran dalam pemberitaan ini merupakan estimasi indikatif berdasarkan penelusuran pola pendanaan sektor kesehatan daerah, dokumen APBD, bantuan keuangan pemerintah provinsi, serta kebijakan dukungan APBN kesehatan. Pemberitaan disusun berdasarkan prinsip keberimbangan, kepentingan publik, asas praduga tak bersalah, dan tetap membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi resmi dari pihak RSUD Cianjur serta Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.***