OTT Kepala Daerah: Alarm Kekuasaan dan Bahaya Lingkaran Terdekat

CianjurNews – Tahukah rencana kekuasaan sering kali tidak dimulai dari meja kebijakan, melainkan dari lingkaran terdekat pemegang jabatan?. Dari ruang keluarga, tim sukses, hingga orang-orang kepercayaan yang diberi akses istimewa, di sanalah kerap lahir praktik penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sejumlah kasus OTT kepala daerah yang pernah terjadi di beberpa daerah akhir akhur ini seperti di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pati, hingga Kota Madiun menunjukkan pola yang berulang. Publik dapat membaca benang merahnya dari fakta-fakta yang telah dipublikasikan secara resmi oleh aparat penegak hukum. OTT tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan sebagai puncak dari rangkaian praktik kekuasaan yang dibiarkan tanpa kontrol etika dan integritas.

Kekuasaan dan Transaksi di Sekelilingnya

Dalam berbagai perkara yang mengemuka ke ruang publik, praktik jual beli jabatan, pengondisian proyek, ijon anggaran, pengurusan ijin lewat oknum ASN ataupun lewat jalur belakang hingga gratifikasi kerap tidak dilakukan secara terbuka oleh kepala daerah. Orang-orang di sekitar kekuasaan justru sering tampil sebagai penghubung, pengatur, bahkan pengelola transaksi.

Lingkaran ini bisa berasal dari keluarga, kerabat dekat, tim sukses, kolega lama, ASN aktif, aktivis NGO, hingga pihak yang diberi kepercayaan sebagai staf ahli atau staf khusus. Kedekatan personal yang seharusnya dijaga secara etis berubah menjadi akses istimewa, dan akses istimewa tersebut membuka ruang penyimpangan yang berisiko melanggar hukum.

Ketidaktahuan Bukan Pembebasan Tanggung Jawab

Dalih tidak mengetahui perbuatan orang-orang terdekat kerap muncul dalam kasus-kasus korupsi kekuasaan. Namun dalam perspektif etika pemerintahan, ketidaktahuan bukanlah pembebasan dari tanggung jawab moral dan administratif.

Jabatan publik melekatkan kewajiban pengawasan terhadap segala proses yang berlangsung di sekelilingnya. Ketika pengawasan internal lemah dan relasi personal dibiarkan tanpa batas yang jelas, pembiaran tersebut menjadi bentuk kelalaian serius.

OTT Bukan Aib Daerah, Melainkan Cermin Evaluasi

Perlu ditegaskan, OTT bukanlah aib bagi daerah. OTT adalah mekanisme koreksi dalam sistem hukum yang menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berjalan. Daerah yang pernah mengalami OTT di masa lalu tidak seharusnya merasa malu atau defensif. Yang patut dipertanyakan adalah ketika pola yang sama kembali terulang tanpa pembenahan nyata.

Pengalaman di Kabupaten Bekasi, misalnya, harus dibaca sebagai pelajaran penting bahwa pergantian pemimpin saja tidak cukup. Tanpa perubahan cara mengelola kekuasaan dan relasi politiknya, risiko penyimpangan akan terus berulang. Bukan tidak mungkin dapat terjadi di Kabupaten atau Kota yang pernah terjadi OTT oleh KPK.

Peringatan Dini bagi Pemegang Kekuasaan dan Lingkarannya

Tulisan ini dimaksudkan sebagai peringatan dini. Bagi para kepala daerah dan pejabat publik, menjaga jarak yang sehat antara jabatan dan relasi personal adalah keharusan. Jabatan publik bukan aset yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga atau lingkaran terdekat untuk kepentingan ekonomi maupun politik.

Bagi keluarga dan orang-orang di sekitar penguasa, kedekatan bukan lisensi untuk mengakses proyek, jabatan, atau kebijakan. Menggunakan nama dan posisi pejabat publik demi keuntungan pribadi adalah pintu awal persoalan hukum dan kehancuran kepercayaan publik.

Peran Masyarakat, Aktivis, dan ASN

Budaya diam adalah sekutu utama penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat, aktivis,penggiat media, penggiat anti korupsi dan aparatur sipil negara yang masih memegang nilai integritas perlu berani bersuara. Menyampaikan kritik, informasi, dan laporan melalui media maupun jalur hukum yang tersedia merupakan bagian dari kontrol demokrasi, bukan tindakan permusuhan. Keberanian sipil adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Menjaga Spirit Reformasi Tetap Hidup

Reformasi 1998 lahir untuk memutus rantai kekuasaan yang korup, tertutup, dan elitis. OTT yang terus berulang harus dibaca sebagai refleksi bahwa pekerjaan rumah reformasi masih belum selesai. Kekuasaan tanpa integritas hanya akan melahirkan krisis kepercayaan publik.

Jika peringatan tidak diindahkan, sejarah akan terus mengulang dirinya dengan cara yang paling keras—dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.

Penulis: Aa Al-Fatih (Pemerhati Sosial Politik & Pemerintahan dan Koord. Forum 98 Jabar)

Catatan Penulis

Opini ini disusun berdasarkan pola umum perkara korupsi yang telah dipublikasikan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan putusan pengadilan. Tidak dimaksudkan untuk menuduh individu atau pihak tertentu.