Ironi Guru P3K Paruh Waktu Cianjur: Menimbang “Suplemen” di Atas Piring Kosong Pengajar Bangsa

CianjurNews|Cianjur  – Gelombang penolakan penandatanganan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu oleh ratusan tenaga honorer di Kabupaten Cianjur menyingkap tabir gelap kesejahteraan pendidik di akar rumput. Di tengah narasi formalitas birokrasi, muncul pertanyaan fundamental: Apakah martabat seorang guru cukup dihargai dengan angka “tambahan” yang bahkan tak mampu menyentuh garis kemiskinan?

Narasi Pemerintah: “Bukan Berkurang, Tapi Bertambah”

Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, dalam keterangannya di sela kegiatan MKKS SMP se-Kabupaten Cianjur (7/2/2026), mencoba meredam gejolak yang terjadi. Ia meluruskan bahwa upah P3K paruh waktu sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 bukanlah pengganti honor yang ada, melainkan bersifat suplemen atau tambahan.

“Jadi honor yang pada saat honorer itu tetap masih berjalan, ditambah dengan upah P3K paruh waktu tersebut. Jadi justru lebih meningkat,” ujar Wahyu. Ia memberikan ilustrasi bahwa jika sebelumnya seorang guru menerima Rp 700.000, maka kini totalnya menjadi Rp 1 juta atau lebih.

Analisis Ketimpangan: Beban Tak Sebanding Imbalan

Meski secara matematis katakanlah ada kenaikan seperti yang disampaikan Bupati Cianjur, angka Rp. 700.000 – Rp 1 juta tersebut masih menjadi anomali jika disandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur yang berada di kisaran Rp 2,9 juta. Guru, yang secara filosofis adalah arsitek peradaban, justru menerima kompensasi yang jauh di bawah standar buruh sektor formal.

Untuk memvisualisasikan ketimpangan ini, berikut adalah perbandingan antara beban kerja riil dengan kompensasi yang diterima:

Kritik Tajam: Eksploitasi Berkedok Administrasi

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Dr. Muhammad Ilmi Hatta, M.Psi., pengamat kebijakan publik sekaligus dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba). Menurutnya, kebijakan ini cermin dari cara pandang pemerintah yang masih melihat guru sebagai “biaya” (cost) bukan “investasi”.

“Secara psikologis dan sosiologis, memberikan upah di bawah standar hidup layak kepada guru adalah bentuk marginalisasi profesi,” tegas Dr. Ilmi Hatta. “Guru tidak bisa diminta fokus membangun kognisi dan karakter anak bangsa jika urusan ‘perut’ mereka sendiri masih berada di bawah garis ketidakpastian.”

Beliau menambahkan bahwa istilah “suplemen” sering kali menjadi eufemisme untuk menormalisasi upah rendah. “Jangan sampai status P3K hanya menjadi ‘pemanis bibir’ atau formalitas administrasi tanpa perubahan taraf hidup yang signifikan. Jika standar hidup layak tidak terpenuhi, kita sebenarnya sedang mempertaruhkan kualitas masa depan generasi kita,” tambahnya.

Menanti Keadilan Substantif

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menyatakan bahwa skema ini terus digodok bersama BPKAD dan mengandalkan dana BOS sebagai penopang. Namun, ketergantungan pada dana BOS yang terbatas sering kali membuat kesejahteraan guru menjadi “anak tiri” dalam penganggaran daerah.

Polemik di Cianjur ini bukan sekadar masalah miskomunikasi tanda tangan kontrak, melainkan masalah keadilan sosial. Di saat tuntutan kualitas pendidikan terus meningkat, kesejahteraan guru justru masih diberikan dalam bentuk “suplemen” kecil. Jika pemerintah serius ingin mencerdaskan bangsa, maka langkah pertama adalah memastikan bahwa para pencerdasnya tidak lagi berjuang sendirian untuk sekadar bertahan hidup di atas piring yang kosong.

(CianjurNews/BH)