Banser Soroti Pemerintah Kabupaten Cianjur

“Jika janji tidak dipenuhi, artinya ada niat buruk dalam meraih kekuasaan. Itu bukan karakter pemimpin yang layak memimpin Cianjur,” ujar Durohman.

Para guru ngaji yang hadir dalam forum turut menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka merasa keberadaan mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, namun diabaikan setelah pemimpin daerah mendapatkan kemenangan. Banyak di antaranya menilai janji insentif tidak pernah lebih dari sekadar gimmick politik.

“Janji insentif hanyalah alat untuk meraup suara. Kalau tidak ada realisasi, kami jelas merasa dibohongi,” ujar salah seorang guru ngaji dari Kecamatan Warungkondang.

Dalam pernyataan sikapnya, Banser Cianjur, tokoh pesantren, dan para guru ngaji mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan janji yang mereka buat sendiri. Mereka juga mengumumkan rencana aksi pada Kamis, 20 November 2025, di Pendopo Cianjur untuk menekan pemerintah daerah agar memberikan kepastian.

Tekanan publik yang semakin menguat ini menjadi alarm keras bagi Pemkab Cianjur. Ketidakmampuan kepala daerah memenuhi janji politiknya telah memicu krisis kepercayaan di akar rumput, khususnya di kalangan pesantren dan organisasi keagamaan yang memiliki basis massa besar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan respons atau klarifikasi atas desakan mundur tersebut.