Abraham Samad Bongkar Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Nasional

CianjurNews – Jakarta.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh oposisi nasional di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis yang juga berdampak langsung bagi daerah, termasuk Jawa Barat.

Abraham Samad mengatakan pertemuan berlangsung sekitar lima jam dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat. Selain Presiden Prabowo, hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin, Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, peneliti BRIN Prof. Dr. Siti Zuhro, dan beberapa tokoh lainnya.

Menurut Samad, Presiden Prabowo memaparkan program pemerintah, salah satunya terkait penyelamatan sumber daya alam (SDA). Isu ini dinilai relevan bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan dan sumber daya alam, termasuk wilayah Jawa Barat.

“Presiden menjelaskan program penyelamatan sumber daya alam dan kebijakan pemerintah ke depan,” ujar Samad, dikutip dari detikcom, Minggu (1/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Samad juga menyampaikan pandangannya mengenai pemberantasan korupsi. Ia menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum menyentuh akar persoalan, yang berdampak pada rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada 2025 berada di angka 37.

Ia menekankan pentingnya lembaga antikorupsi yang independen sesuai dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Menurutnya, penguatan pemberantasan korupsi sangat berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan pusat maupun daerah.

Samad juga menyinggung pemecatan 57 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilainya menimbulkan polemik dan berdampak pada kinerja lembaga antirasuah.

Selain itu, para tokoh yang hadir turut diminta pandangannya terkait reformasi kepolisian. Samad menyebut seluruh peserta sepakat bahwa reformasi kepolisian merupakan kebutuhan mendesak, termasuk dalam memperkuat pelayanan dan penegakan hukum di daerah.

Isu penyelamatan SDA menjadi salah satu fokus pembahasan. Presiden Prabowo disebut menaruh perhatian serius pada penertiban kawasan hutan melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Upaya tersebut dinilai penting bagi daerah-daerah yang selama ini menghadapi persoalan alih fungsi lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

“Jika sumber daya alam diselamatkan, pendapatan negara dan daerah juga akan meningkat,” kata Samad.

Dalam isu internasional, Prabowo juga menjelaskan sikap Indonesia terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Samad menyebut keikutsertaan Indonesia tidak bersifat permanen dan tetap mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan, khususnya bagi Palestina.

Di akhir pertemuan, Samad mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo untuk menindak praktik oligarki yang merusak sumber daya alam dan merugikan negara, termasuk yang berdampak hingga ke daerah.

(disadur dari Artikel CNN Indonesia)