Woow !!! Diduga Rekaman “ORANG DEKAT KDM” Klaim Pembagian Anggaran PJU Ratusan Miliar hingga “Biaya Saksi”?

CianjurNews.id || Bandung – Gedung sate heboh. Saat ini di kalangan terbatas beredar rekaman yang diduga percakapan orang dekat KDM dengan salah seorang anggota DPRD Jabar. Berita ini sebelumnya telah dipublikasikan oleh media daring West Java Today, yang memuat percakapan seorang pria yang diduga sebagai orang dekat Gubernur Jawa Barat dengan seorang anggota DPRD. Rekaman tersebut berisi klaim mengenai dugaan pembagian anggaran proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk proyek penerangan jalan umum (PJU).

Dalam rekaman, terdengar  “orang dekat Gubernur Jabar”- tersebut yang diduga berinitial US memberikan penjelasan  mengenai angka-angka yang disebut sebagai porsi anggaran dalam APBD Perubahan 2025. Salah satu kutipan menyebut angka signifikan yang dikaitkan dengan unsur legislatif.

“Setahu saya sampai detik hari ini, yang dewan itu 230 miliar,” demikian pernyataan dalam rekaman tersebut.

Selain itu, muncul pula penyebutan inisial sejumlah pihak yang dikaitkan dengan distribusi proyek.

“Yang AHM itu 220… yang PRS sama AHM 220… 230 itu yang lembaga,” lanjut isi percakapan.

Namun demikian, penting dicatat, seluruh isi percakapan tersebut masih berupa klaim sepihak yang belum terverifikasi secara independen oleh otoritas berwenang.

Singgung “Biaya Politik”

Rekaman juga memuat narasi yang mengaitkan distribusi anggaran dengan kebutuhan pasca-pemilihan kepala daerah. Dalam percakapan, disebutkan bahwa alokasi tersebut diduga berkaitan dengan penggantian biaya saksi dan kebutuhan politik lainnya.

“Melihatnya jangan PRS, AHM, atau saya … itu hanya bagaimana mengganti kemarin biaya untuk saksi dan yang lain-lain,” ujar pembicara.

CianjurNews.id menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan bagian dari percakapan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dan harus dipandang sebagai informasi awal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Lintas Dinas, Dugaan Sistemik

Isi rekaman tidak hanya menyinggung proyek PJU di bawah Dinas Perhubungan, tetapi juga menyebut sektor lain seperti pendidikan, sumber daya air, dan infrastruktur jalan.

Dalam percakapan bahkan disebut adanya dominasi pembagian anggaran di sejumlah sektor.

“PSDA itu 90 persen ke Dewan… di Bina Marga 80 persen lah ke Dewan,” demikian kutipan lain.

Jika benar, pola ini mengindikasikan dugaan praktik yang bersifat lintas sektor dan sistemik. Namun sekali lagi, klaim ini belum teruji secara hukum.

DPRD Akui Percakapan, Bantah Substansi

Salah satu anggota DPRD Jawa Barat yang terlibat dalam percakapan tersebut membenarkan bahwa dialog itu memang terjadi. Namun ia membantah isi percakapan sebagai fakta riil.

“Itu memang saya dengan dia, dan memang dia menjelaskan seperti itu. Tapi itu bukan pembagian yang benar-benar terjadi,” ujarnya kepada West Java Today.

Ia menegaskan bahwa percakapan berlangsung dalam suasana informal dan dipicu dinamika pembahasan anggaran.

“Itu obrolan biasa, bukan forum resmi,” tambahnya.

Beririsan dengan Penyelidikan PJU

Munculnya rekaman ini terjadi di tengah proses penyelidikan dugaan penyimpangan proyek PJU oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Sejumlah daerah seperti Kabupaten Garut dan Kota Cirebon disebut masuk dalam lingkup penelusuran, dengan nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah.

Sebelumnya, Asosiasi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jabar juga telah melaporkan dugaan pengondisian tender serta pencatutan nama pejabat. Dalam laporan itu, disebut adanya dugaan aliran dana sekitar Rp7 miliar serta indikasi mark-up harga pengadaan PJU.

Audit Resmi Negara

Selain proses penyelidikan, pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sumber internal menyebutkan, audit telah dilakukan di Dinas Perhubungan Jawa Barat guna menelusuri potensi penyimpangan dalam proyek tersebut.

Langkah ini menunjukkan bahwa isu PJU tidak lagi sebatas laporan masyarakat, melainkan telah masuk dalam mekanisme pengawasan resmi negara.

Uji Publik dan Menunggu Klarifikasi

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam rekaman, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun individu berinisial yang muncul dalam percakapan.

CianjurNews.id menilai, keterbukaan informasi dan klarifikasi publik menjadi krusial untuk mencegah spekulasi liar sekaligus memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Sebagai media watchdog, CianjurNews.id akan terus menelusuri perkembangan kasus ini, mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, serta kepentingan publik.

(CianjurNews.Id)