Kejati Jabar Siap Selidiki Dugaan Korupsi Proyek PJU Ratusan Miliar

Ilustrasi Kantor Kejati Jawa Barat

CianjurNews.Id || Bandung — Desakan publik terkait dugaan penyimpangan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jawa Barat mulai direspons aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dikabarkan akan segera memulai tahap penyelidikan atas proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Sumber internal Kejati menyebutkan, penelaahan yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir mengarah pada perlunya langkah penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum hingga kelompok masyarakat sipil.

LSM Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jabar turut mendorong percepatan proses hukum. Ketua APAK, Yadi Suryadi, mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat resmi tertanggal 27 Februari 2026 kepada Kejati Jabar, disertai peringatan akan menggelar aksi demonstrasi jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu satu bulan.
“Ini menyangkut dugaan kerugian negara yang tidak kecil. Harus segera diusut,” tegas Yadi.

Dugaan penyimpangan mencuat dari indikasi mark up anggaran proyek. Praktisi hukum Anon Joemadi menyebut harga tiang PJU yang seharusnya sekitar Rp13 juta diduga dinaikkan hingga Rp32–33 juta per unit. Dengan nilai proyek mencapai sekitar Rp200 miliar, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain itu, APAK juga mengungkap dugaan praktik pengondisian tender yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk oknum ASN di Dinas Perhubungan Jawa Barat serta pihak swasta. Dua nama berinisial AFR dan US disebut berperan sebagai perantara proyek dan diduga mencatut nama Gubernur Jawa Barat untuk memuluskan proses tender.

APAK mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Kejati, mulai dari dokumen, tangkapan layar percakapan, hingga saksi. Dugaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar juga disebut terjadi dalam proyek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejati Jabar maupun pihak-pihak yang disebutkan. Namun, publik kini menunggu komitmen aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan praktik korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara tersebut.

Sebagai media watchdog, CianjurNews.id menilai transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Jawa Barat.

(CianjurNews.Id/ARA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *