Cianjur 77% Jalan Mantap, Investasi 120% Target, Serius?
Headline Investigasi-2
CianjurNews.id || Cianjur – Seberapa Kokoh Klaim Satu Tahun Pemerintahan Cianjur Jika Dibedah APBD dan Dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga?
Satu tahun pemerintahan Bupati Cianjur periode 2025–2030 ditutup dengan narasi optimistis yang disampaikan oleh Koordinator Tenaga Ahli Bupati Cianjur; M Herry Wirawan : jalan mantap 77,22%, investasi Rp2,29 triliun, 7.000 PPPK diangkat, Indeks Reformasi Birokrasi 81,49.
Namun kami mencoba membedahnya lewat dua pendekatan:
- Simulasi struktur APBD
- Komparasi dengan kabupaten tetangga di Jawa Barat seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut
Hasilnya? Gambaran menjadi lebih kompleks.
1. Simulasi APBD: Kemana Uang APBD Cianjur Mengalir ?
Misalkan (berdasarkan pola APBD kabupaten dengan populasi ±2,5 juta jiwa seperti Kabupaten Cianjur):
Total APBD: ± Rp4,5 triliun
Belanja Pegawai: 38–42%
Belanja Barang & Jasa: 28–30%
Belanja Modal (infrastruktur): 18–22%
Jika belanja pegawai berada di angka 40%, maka secara matematis:
Dengan APBD Rp4,5 triliun → belanja pegawai ± Rp1,8 triliun.
Artinya ruang fiskal riil untuk pembangunan fisik mungkin hanya sekitar Rp900 miliar–Rp1 triliun.
Pertanyaan investigatifnya:
Apakah dana sebesar itu cukup untuk mendorong lonjakan kualitas jalan hingga 77% mantap dalam satu tahun, terutama dengan kondisi geografis selatan Cianjur yang rawan longsor?
2. Infrastruktur:Bandingkan Dengan Sukabumi dan Garut Sebagai pembanding:
Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah lebih luas dari Cianjur dengan karakter geografis serupa. Persentase jalan mantap di beberapa tahun terakhir bergerak di kisaran 70%–75% dengan anggaran infrastruktur yang relatif besar.
Kabupaten Garut juga menghadapi tantangan topografi berat, dengan angka jalan mantap berada di rentang 72%–78% setelah bertahun-tahun konsisten meningkatkan belanja modal.
Artinya, capaian 77,22% di Cianjur bukan mustahil. Tetapi jika benar terjadi lonjakan signifikan hanya dalam satu tahun, publik berhak melihat:
- Rincian ruas jalan mana yang naik statusnya
- Metodologi penilaian “mantap”
- Audit teknis independen
Tanpa itu, angka bisa bersifat administratif, bukan teknis struktural.
3. Investasi 120% Target: Struktural atau Momentum?
Realisasi Rp2,29 triliun terdengar besar. Namun dalam konteks Jawa Barat:
Kabupaten Bekasi bisa mencatat investasi di atas Rp40 triliun karena kawasan industri. Kabupaten Karawang bahkan jauh lebih tinggi.
Cianjur bukan daerah industri besar. Maka pertanyaan mendalamnya: Apakah investasi Rp2,29 triliun berasal dari:
- Sektor properti?
- Sektor Pariwisata?
- Sektor Manufaktur ringan?
- atau sektor relokasi industri kecil?
Jika dominan di properti dan konstruksi, efek tenaga kerjanya cenderung temporer.
Data penempatan kerja 77,42% juga perlu ditelisik: Apakah mengurangi angka pengangguran terbuka secara signifikan menurut standar BPS?
Jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak turun signifikan, maka klaim investasi perlu diuji ulang dampaknya.
4. 7.000 PPPK: Bom Waktu Fiskal ?
Mari kita simulasikan:
Jika rata-rata total biaya pegawai per PPPK Rp4 juta per bulan:
7.000 x Rp4 juta x 12 = Rp336 miliar per tahun.
Artinya tambahan beban rutin bisa mencapai lebih dari 7% APBD hanya dari PPPK baru. Jika tidak diimbangi kenaikan PAD signifikan, maka dua tahun ke depan belanja pembangunan berpotensi tertekan.
Bandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat yang beberapa tahun terakhir mengalami tekanan fiskal akibat rasio belanja pegawai tinggi.
Apakah Cianjur menuju pola yang sama?
5. Program 25 Juta per RT: Politik Anggaran?
Jika 2.210 RT menerima Rp25 juta:
2.210 x Rp25 juta = Rp55,25 miliar.
Angka ini signifikan. Namun dampaknya harus diukur:
- Apakah kemiskinan turun?
- Apakah stunting berkurang?
- Apakah PAD naik akibat produktivitas?
Tanpa indikator outcome, program berpotensi menjadi kebijakan populis berbasis distribusi anggaran.
7. IPM dan Kemiskinan: Ujian Sesungguhnya
Indeks Pembangunan Manusia dan angka kemiskinan adalah indikator objektif.
Jika dalam satu tahun:
- IPM stagnan
- Kemiskinan turun tipis
- TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) relatif tidak berubah
Maka narasi transformasi besar perlu dikalibrasi ulang.
Karena keberhasilan tidak hanya diukur dari penghargaan administratif, tetapi dari perubahan kesejahteraan riil.
Kesimpulan
Satu tahun pemerintahan Cianjur menunjukkan adanya aktivitas dan klaim progresif. Namun ketika dibedah melalui:
- Struktur APBD
- Rasio belanja pegawai
- Simulasi fiskal
- Perbandingan dengan Sukabumi dan Garut
- Indikator makro BPS
muncul pertanyaan mendasar: Apakah perubahan ini struktural dan berkelanjutan? Atau administratif dan naratif?
Tahun kedua akan menjadi penentu. Jika belanja pembangunan meningkat, kemiskinan turun nyata, dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) bergerak signifikan, maka narasi akan terkonfirmasi.
(CianjurNews)
Tinggalkan Balasan
