Satu Tahun Pemerintahan Cianjur: Antara Laporan Kinerja dan Realitas APBD
Headline Investigasi-1
CianjurNews.id || Cianjur– Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur periode 2025–2030 telah diperingati dengan narasi penuh optimisme. Narasi yang ditulis atas nama Koordinator Tenaga Ahli Bupati; M Herry Wirawan, yang tersebar di group WA Group menyebut capaian lintas sektor: jalan mantap 77,22%, investasi Rp2,29 triliun, pengangkatan ±7.000 PPPK, UHC tinggi, hingga Indeks Reformasi Birokrasi 81,49.
Namun dalam kerja jurnalistik, klaim tidak cukup dibaca sebagai pernyataan. Ia harus diuji melalui data pembanding: struktur APBD, indikator resmi Badan Pusat Statistik, serta realitas fiskal daerah.
1. Infrastruktur: 77% Jalan Mantap, Tapi Belanja Modal Berapa?
Klaim 1.031 km jalan mantap patut diapresiasi. Tetapi pertanyaan krusialnya: Berapa total panjang jalan kabupaten? Berapa porsi belanja modal infrastruktur dalam APBD 2025? Apakah terjadi kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya?
Dalam struktur APBD kabupaten pada umumnya, belanja pegawai sering menyerap porsi terbesar. Jika belanja pegawai mendekati atau melebihi 35–40% APBD, maka ruang fiskal untuk infrastruktur menjadi terbatas.
Tanpa peningkatan signifikan belanja modal, sulit membayangkan lonjakan kualitas jalan terjadi secara merata. Terlebih laporan masyarakat di wilayah selatan seperti Agrabinta, Cidaun, hingga Naringgul masih menyoroti akses rusak dan lambatnya penanganan longsor.
Artinya, angka rata-rata kabupaten bisa menutupi ketimpangan wilayah.
2. Investasi Rp2,29 Triliun: Siapa yang Menikmati?
Realisasi investasi 120% target terdengar impresif. Namun berdasarkan pola statistik investasi daerah, lonjakan angka sering kali didorong oleh: Ekspansi industri besar, Proyek properti skala menengah–besar, dan Penanaman modal sektor manufaktur.
Pertanyaannya: Apakah sektor tersebut menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan? Data penempatan kerja 77,42% perlu dipilah: Apakah pekerjaan tetap atau kontrak? Apakah UMK terjamin? Apakah tenaga kerja berasal dari Cianjur atau luar daerah?
Tanpa disaggregated data, klaim pertumbuhan bisa bersifat elitis—naik di angka, tapi belum tentu terasa di dapur masyarakat.
3. 7.000 PPPK: Prestasi SDM atau Beban Fiskal Jangka Panjang?
Pengangkatan PPPK dalam jumlah besar menjadi sorotan. Dari sisi keadilan tenaga honorer, ini progresif. Namun dari sisi fiskal, ada konsekuensi serius.
Mari kita lihat logikanya: Jika rata-rata gaji dan tunjangan PPPK mendekati Rp3–4 juta per bulan, maka 7.000 pegawai bisa menyerap ratusan miliar rupiah per tahun.
Pertanyaan mendasarnya: Berapa rasio belanja pegawai terhadap total APBD? Apakah mendekati batas ideal 30%? & Apakah menggerus belanja pembangunan?
Jika belanja pegawai melonjak, maka ruang untuk infrastruktur, irigasi, dan bantuan produktif bisa tertekan dalam 2–3 tahun ke depan.
4. UHC Tinggi, Tapi Bagaimana Indikator Kesehatan Makro?
Cakupan UHC 507 ribu jiwa adalah angka administratif. Namun indikator yang lebih objektif adalah: Angka kematian ibu & bayi (data BPS), Prevalensi stunting, Rasio dokter per 1.000 penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Jika IPM tidak menunjukkan kenaikan signifikan, maka cakupan jaminan belum tentu berdampak pada kualitas hidup.
RSUD Cimacan mencatat 128 ribu kunjungan. Tetapi tingginya kunjungan juga bisa berarti layanan primer belum optimal, sehingga pasien menumpuk di rumah sakit rujukan.
5. Program Rp25 Juta per RT: Dampak atau Distribusi Politik?
Program ini menjangkau 2.210 RT. Secara politik partisipatif, ini progresif.
Namun pertanyaan berbasis audit: Apakah ada laporan pertanggungjawaban publik terbuka? Apakah ada evaluasi dampak terhadap angka kemiskinan? Apakah program ini masuk kategori belanja tidak langsung atau belanja pemberdayaan?
Jika tidak terukur output dan outcome-nya, program berisiko menjadi sekadar distribusi anggaran tanpa transformasi struktural.
6. Reformasi Birokrasi 81,49: Skor atau Perubahan Nyata?
Indeks Reformasi Birokrasi adalah penilaian administratif berbasis dokumen dan evaluasi kementerian. Tetapi indikator paling konkret tetap: Waktu pengurusan izin, Biaya administrasi, Keluhan publik, Tingkat kepuasan berbasis survei independen
IKM 87,9 memang tinggi. Namun perlu ditanya: Siapa penyelenggara survei? Berapa jumlah responden? Apakah metodologinya terbuka? Transparansi metodologi menentukan kredibilitas.
Kesimpulan
Satu tahun pemerintahan bukan waktu singkat, tetapi juga belum cukup untuk transformasi struktural menyeluruh. Narasi keberhasilan memang ada. Data administratif menunjukkan progres.
Namun komparasi dengan: Struktur APBD, Rasio belanja pegawai, Data BPS (kemiskinan, pengangguran, IPM) & Pemerataan infrastruktur wilayah selatan menunjukkan banyak ruang harus dilakukan evaluasi serius.
Kritik bukan untuk menjatuhkan. Tetapi untuk memastikan bahwa angka dalam laporan narasi benar-benar mencerminkan realitas warga di Cipeuyeum, Sukaresmi, Warungkondang, Cijati, Sindangbarang hingga Cidaun. Karena keberhasilan pemerintahan daerah bukan diukur dari tebalnya laporan narsi satu tahun, melainkan dari:
- Apakah kemiskinan turun signifikan.
- Apakah pengangguran berkurang nyata.
- Apakah jalan desa benar-benar bisa dilalui tanpa risiko.
- Apakah APBD berpihak pada publik, bukan tersedot belanja rutin.
Cianjur tidak butuh sekadar optimisme. Cianjur butuh keterbukaan fiskal, keberanian audit publik, dan keberpihakan nyata pada pembangunan merata.
Satu tahun sudah lewat. Tahun kedua akan menjadi ujian sebenarnya: apakah fondasi ini kuat secara struktural, atau hanya kuat dalam narasi.
Read More…….!!! Headline Investigsi-2
(CianjurNews)
Tinggalkan Balasan
